Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data dihadiri oleh 18 OPD yang telah memperoleh hak akses pemanfaatan data melalui Data Ware House Terpusat. Rapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat VIP Teras Kartini, Jumat (14/7).

Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Dukcapil Dra. Maini, MM "untuk penilaian kinerja, perlu evaluasi perkembangan pemanfaatan data oleh OPD. Fungsi pemanfaatan data bagi OPD sebagai verifikasi NIK misalkan untuk bantuan, pendidikan, pembayaran pajak dan sebagainya. Kami sangat berharap bahwa Akses Data ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing OPD" ungkap Maini.

Selanjutnya Rapat dipimpin oleh Windo A Rezzo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data. Serta pemberian materi secara teknis oleh Rimanita Erizon, SE, ME.

"Dengan adanya hak akses, bapak ibu di OPD dapat memastikan data seseorang apa benar warga Padang Panjang. Hal ini penting dilakukan sebelum yang bersangkutan menerima layanan/bantuan seperti bedah rumah, pupuk subsidi, BPJS ketenagakerjaan dan sebagainya." tambah Windo A Rezzo, S.Kom, M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adminitrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Dalam rapat ini juga dilakukan evaluasi pemanfaatan data kependudukan pada masing-masing OPD yang dipandu Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama dan Inovasi, Rimanita Erizon,SE,ME. Penyampaian Data Balikan merupakan kewajiban OPD pengguna data sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019. Hasil evaluasi tersebut akan disampaikan ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil monitoring dan evaluasi diharapkan kepada seluruh OPD agar dapat menjadikan Data Kependudukan terutama NIK sebagai dasar dalam pelayanan publik, sehingga nantinya menjadi Single Identity Number yang akan berpengaruh kepada satu big data yang dapat dimanfaatkan diberbagai pelayanan publik dan pembangunan daerah.