SEKILAS TENTANG KEPENDUDUKAN

oleh Ade Wandra, S.IP

 

 

 

Dalam konteks ketatanegaraan, secara konstitusional sebuah negara dibangun atas empat pilar penting yang terdapat didalamnya. Keempat pilar penting yang dapat menjadi syarat mutlak dalam berdirinya suatu negara, antara lain:

  1. Adanya wilayah yang ditempati dan dikuasai secara konstitusional.
  2. Adanya pemerintahan yang berdaulat sebagai pengendali dan pelaksana penyelenggaraan suatu negara.
  3. Adanya pengakuan dari negara lain,
  4. Adanya penduduk/rakyat yang menetap pada wilayah atau daerah tersebut.

Pada artikel kali ini, penulis akan mengulas terkait pilar keempat berdirinya suatu negara yaitu penduduk. Pembahasan tentang penduduk pada artikel ini sehubungan dalam konteks administratif dokumen kependudukan. Dalam Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia merupakan orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia, sedangkan orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Setiap penduduk (Warga Negara Indonesia dan Orang Asing) yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki dokumen kependudukan. Kepemilikan dokumen kependudukan difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sehubungan dengan proses pelayanan administrasi dokumen kependudukan setiap warga negara.

Implementasi dari aturan dan kebijakan administrasi kependudukan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, tentunya juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat atau warga negara, baik itu terkait pengurusan, pembuatan dan pembaharuan dokumen kependudukan sesuai realitas peristiwa kependudukan yang terjadi, menyadari pentingnya dokumen kependudukan dalam berbagai aspek kehidupan, serta senantiasa menjaga kerahasian data kependudukan secara pribadi. Sinergi antara kebijakan Pemerintah dan penerapannya di masyarakat akan hal ini, pastinya akan menjadikan faktor kunci dalam membangun sistem kependudukan yang lebih baik, lebih cerdas dan inovatif bagi bangsa ini.

SEKILAS TENTANG KEPENDUDUKAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *