KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

oleh Dra. MAINI, MM

 

A. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Adminstrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

  1. Koordinasi penyelenggaraan adminstrasi kependudukan.
  2. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Adminstrasi Kependudukan.
  3. Pengaturan teknis penyelenggaraan adminstrasi kependudukan sesuai denga ketentuan peratiran Perundang-undangan.
  4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan adminstrasi kependudukan.
  5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang adminstrasi kependudukan.
  6. Penugasan Kepala Desa/Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan.
  7. Penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
  8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

 

B. Kewenangan Instansi Pelaksana

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Adminstrasi Kependudukam dengan kewajiban yang meliputi:

  1. Mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting.
  2. Memberi pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
  3. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.
  4. Mendokumentasikan hasil pendataan penduduk dan pencatatan sipil.
  5. Menjamin keberhasilan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
  6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *