HATI-HATI, MELANGGAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, BISA DIKENAKAN SANKSI PIDANA

HATI-HATI, MELANGGAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, BISA DIKENAKAN SANKSI PIDANA

oleh Ramadia, S.Ds

 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan dalam pasal 91-97 sanksi-sanksi bagi pelanggararan administrasi kependudukan yaitu:

• Bepergian tidak membawa KTP : denda Rp. 50.000,- (Pasal 91)
• Orang asing tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal : denda Rp. 100.000,- (Pasal 91)
• Pejabat Instansi Pelaksana memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan : denda Rp. 10.000.000,- (Pasal 92)
• Memalsukan data dan/atau dokumen : penjara 6 tahun dan/atau denda 50.000.000,- (Pasal 93)
• Manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk : penjara 6 tahun dan/atau denda Rp. 75.000.000,- (Pasal 94)
• Mengakses database tanpa izin : penjara 2 tahun dan/atau denda Rp.25.000.000,- (Pasal 95)
• Setiap orang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi : penjara 2 tahun dan/atau denda Rp. 25.000.000,- (Pasal 95A)
• Petugas desa/ kelurahan, kecamatan, UPT melakukan pungutan biaya pengurusan dan penerbitan dokumen penjara 6 tahun dan/atau denda Rp. 75.000.000,- (Pasal 95B)
• Orang/badan hukum tanpa hak mencetak, menerbitkan,dan atau mendistribusikan blanko/dokumen kependudukan : penjara 10 tahun dan denda Rp.1.000.000.000      (Pasal 96)
• Sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga/ Anggota Keluarga pada lebih dari 1 Kartu Keluarga : penjara 2 tahun dan/atau denda Rp. 25.000.000,- (Pasal 97)

 

Penyebab tindakan Pidana di bidang administrasi kependudukan adalah :

1. Memalsukan bahan pembuatan blangko.
2. Memalsukan data dokumen. Tindakan yang termasuk dalam memalsukan dokumen yaitu, memberikan keterangan yang tidak benar, mengisi dokumen tidak benar, menggunakan dokumen palsu untuk membuat identitas.

3. Menyebarluaskan data kependudukan atau data pribadi

 

Subjek hukum yang masuk kategori tindak pidana dalam bidang administrasi kependudukan :

1. Penduduk/Pemohon. Pemohon administrasi kependudukan haruslah jujur

2. Petugas/ Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota di instansi pelaksana sampai dengan tingkat provinsi dan tingkat pusat.

3. Lembaga pengguna data. Lembaga yang menggunakan data kependudukan harus menggunakan tolak ukur yuridis dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data  dan perlindungan rahasia data pribadi.

4. Badan hukum. Badan hukum yang membuat blangko, badan hukum yang mencetak KTP-el, badan hukum yang mencetak dokumen dokumen harus bekerja dengan memperhatikan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhinya.