HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

oleh Dra. MAINI, MM

 

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi tanpa ada perlakuan diskriminatif, kepastian hukum atas kepemilikan, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/ atau keluarganya dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,merupakan hak sipil dari penduduk. Kewajiban dari penduduk untuk memenuhi hak sipilnya adalah memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Bagi Warga Negara Indonesia  yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana pencatatan sipil negara setempat/ atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dokumen dan Identitas Penduduk sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan keperdataan maupun pidana sehingga masalah kependudukan dan pencatatan sipil ini sungguh sangat penting dalam kehidupan kemasyarakatan, selain dari pembinaan terhadap aspek legalitas dari kependudukan dan pencatatan sipil dimaksud, juga sasaran penting lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya tenaga/ petugas pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana.Adapun jenis layanan dokumen dan identitas kependudukan diantaranya Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk, Kartu Keluarga, KTP-elektronik, Akta Pencatatan Sipil.

Melihat dari beberpa manfaat dan kegunaan dokumen dan identitas kependudukan bagi warga masyarakat serta manfaat bagi pemerintah dalam memicu kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam menerbitkan dokumen kependudukan.

Dokumen dan Identitas Kependudukan merupakan suatu hal yang mendasar yang sangat dibutuhkan oleh semua penduduk, namun tidak semua penduduk memiliki dokumen kependudukannya yang lengkap, tertuma kepada penduduk yang kurang peduli terhadap pentingnya identitas kependudukan karena tidak merasa ada kebutuhan terhadap identitas kependudukan.

Penataan sistem admintrasi kependudukan makin bernilai penting, apalagi setelah ada berbagai masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan anggota legislatif, pemeilihan presiden dan pemilihan Kepala Daerah, contohnya: banyak ditemukan pemilih ganda, Nomor Iduk Kependudukan Ganda, KTP Ganda, orang meninggal masih terdaftar sebagai pemilih.

Acuan hukum untuk penerapan nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah ada dalam bentuk Undang-Undang dan bahkan telah diperjelas dalam Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 pasal 13 tentang Admintrasi Kependudukan telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib memilik Nomor Induk Kependudukan (NIK), berlaku seumur hudup (Ayat 2), dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya (ayat 3).

Dengan demikian NIK harus dapat digunakan dikantor-kantor penerbitan dokumen resmi yang tersebut di atas. Dasar hukum ini menekenkan pentingnya NIK yang betul-betul valid dan terverifikasi beserta seluruh data-data penunjang lainnya. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Kependudukan bahawa sekarang ini salah satu identitas kependudukan adalah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), semua penduduk yang berusia17 tahun keatas, sudah menikah dan penduduk asing yang menetap Indonesia wajib memiliki KTP-el.

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *