TRANSFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

oleh Rimanita Erizon, SE, ME

 

Catatan kependudukan di Indonesia dimulai sejak zaman Hindia Belanda dan ditangani oleh sebuah lembaga yang dinamakan Burgerlijke Stand Batavia (Lembaga Catatan Sipil). Tujuan didirikannya Lembaga ini adalah untuk mengadakan pendaftaran, pencatatan, pembukuan yang lengkap dan jelas, serta memberi kepastian hukum atas peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian. Lalu bagaimana transformasinya hingga saat ini?

Foto: KTP zaman Hindia Belanja,

sumber http://kosongkosongdua.blogspot.com

 

Sebelum tahun 1995 : Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara manual.
Tahun 1995 : Dimulailah Sistem Administrasi Kependudukan (SIMDUK).
Tahun 2001 : Dibentuk Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk)  yang kemudian berubah menjadi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
Tahun 2004 : Dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor  88 yang mengatur tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Tahun 2006 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Tahun 2009 – 2011 : Menerbitkan Nomor Induk Kependudukan tunggal serta KTP elektronik.
Tahun 2013 : Penyempurnaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Makin kokohnya SIAK memungkinkan database kependuudkan dibangun menjadi big data.
Tahun 2016 : Era pelayanan Pencatatan Sipil Online, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
Tahun 2019 : Revolusi seluruh layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari manual ke digital, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring. Selain itu juga diterapkannya Tanda Tangan Elektronik dalam Dokumen Kependudukan sehingga Kepala Dinas dapat  menandatangani dokumen kependudukan darimana saja dan kapan saja.
Tahun 2019 : Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, perubahan spesifik terhadap blanko dokumen kependudukan (kecuali KTP dan KIA), yaitu menggunakan kertas putih A4, 80 gram. Tahun 2019 ini juga diluncurkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), sebagai mesin ATM yang dapat mencetak 23 dokumen kependudukan dalam hitungan menit.
Tahun 2020 : Pemanfaatan 77 mesin ADM di Indonesia.

Dari waktu ke waktu, transformasi pengadministrasian kependudukan berkembang sangat dinamis. Meskipun demikian, ujung tombak pencatatan administrasi kependudukan berada ditangan masyarakat sebagai pelapor terhadap peristiwa penting yang akan dicatatkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.