Simak yuk !

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 58 ayat (4) mengamanatkan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Seperti apa pelaksanaannya? Mari simak paparan Prof.Dr.Zudal Arif Fakrullah,

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN oleh Dra. MAINI, MM   A. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Adminstrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi: Koordinasi penyelenggaraan adminstrasi kependudukan. Pembentukan instansi pelaksana yang