ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

oleh Dra. MAINI, MM

Salah satu urusan wajib dari pemerintah dalam Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 adalah bidang pemerintahan yang salah satunya adalah urusan Adminstrasi Dokumen Kependudukan seluruh Penduduk Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dukomen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainya. Penyelenggara yang mengelola adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Adminstrasi Kependudukan. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelanggarakan Adminstrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi koordinasi antar instansi dalam urusan adminstrasi kependudukan, penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaannya. Negara pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Rupublik Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum, perlu dilakukan pengaturan tentang sistem adminstrasi kependudukan. Bahwa pengaturan tentang Adminstrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *