KHAWATIR DATA ANDA DI-NONAKTIFKAN ?

oleh WINDO A REZZO, S.Kom, M.Si

Penonaktifan data penduduk sebagaimana diamanatkan Perwako Nomor 65 Tahun 2020 adalah melalui proses verifikasi dan validasi. Salah satu bentuk verifikasi dan validasi yang dilakukan adalah melakukan pendataan terhadap Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan Kota Padang Panjang tapi sudah tidak berdomisili di Kota Padang Panjang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendataan Penduduk Domisili dan Non Domisili bersama Lurah dan Pengurus RT berdasarkan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk (Perwako Nomor 65 Tahun 2020 pasal 1 dan 2).

Hal ini mengacu kepada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 15

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Namun dari hasil verifikasi yang dilakukan masih banyak Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang telah pindah ke luar namun tidak mengurus proses kepindahannya. Sehingga pengurus RT mendapati ada Kepala Keluarga yang masih terdata di wilayah RT nya namun tidak lagi bertempat tinggal, atau memiliki keluarga yang tinggal di wilayah RT nya. Sehinggal sebagaimana yang disebutkan pada pasal 41 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang melakukan verifikasi dan validasi dengan menonaktifkan data kependudukan yang bersangkutan.

Penonaktifan yang dimaksud adalah penonaktifan pada Sistem Informasi administrasi kependudukan yang ada pada Dinas Dukcapil Padang Panjang untuk kemudian dikonsolidasikan ke Datawarehouse (DWH) Kementerian Dalam Negeri.

Jadi bukan penghapusan data penduduk. Penonaktifan dilakukan setelah verifikasi dan validasi yang dilakukan bersama pengurus RT. Artinya penonaktifan dilakukan jika yang bersangkutan:

  1. tidak diketahui keberadaannya, atau
  2. tidak lagi berada di Padang Panjang  (pindah tapi belum mengurus surat pindah).

Penduduk yang sudah tidak berdomisili di Padang Panjang lebih dari 1 tahun, data kependudukannya akan dinonaktifkan oleh Dinas Dukcapil. Penonaktifan dilakukan setelah ada Surat Keterangan dari RT (Pasal 38 Peraturan Daerah No.11 Tahun 2019).

Adapun KTP yang dimiliki tetap berlaku karena bersifat nasional.

KHAWATIR DATA ANDA DI-NONAKTIFKAN ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *