PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN

PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK  OLEH OMBUDSMAN

 

Selasa, 22 Maret 2022 yang lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menghadiri kegiatan Pendampingan dalam rangka Evaluasi dan Pembinaan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang. Kegiatan ini digagas oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dengan mengundang narasumber dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.

Untuk tahun 2022 ini Ombudsman Republik Indonesia akan melakukan penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik di Kota Padang Panjang sehingga seluruh OPD pelaksanan pelayanan turut dihadirkan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai indikator-indikator penilaian yang harus dipenuhi.

Dinas Dukcapil sebagai OPD yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tentu turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Fokus penilaian kepatuhan oleh Ombudsman yaitu pada standar pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik, dan melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Rendahnya kepatuhan/implementasi standar pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi di instansi pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungutan liar, korupsi, ketidakpastian layanan perizinan investasi dan kesewenang-wenangan. Secara makro akan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik, biaya ekonomi menjadi tinggi dan terhambatnya pertumbuhan investasi. Kepercayaan publik terhadap aparatur dan pemerintah menurun yang berpotensi mengarah pada apatisme publik.

Penilaian Kepatuhan bertujuan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi melalui implementasi komponen standar pelayanan pada tiap unit pelayanan publik. Hal ini untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian Kepatuhan terhadap amanat UU No.25 Tahun 2009 merupakan salah satu output prioritas dalam RKP tahun 2021 terkait Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian Kepatuhan ini dilakukan terhadap 24 kementerian, 15 lembaga, 34 propinsi, 416 kabupaten dan 98 kota.

Penilaian dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan aplikasi aspek sebagai alat dalam pengumpulan data. Mekanisme pengambilan data dilakukan dengan observasi secara mendadak dengan mengamati ketampakan fisik (tangibles) disertai bukti foto dan video. Penilaian dibatasi pada produk pelayanan administrasi dan produk jasa publik. Pelayanan adminitrasi terdiri dari : perizinan ekonomi, perizinan non ekonomi, kesehatan, administrasi dan kependudukan, dan pendidikan. Untuk produk jasa publik, khusus Kesehatan yang diselenggarakan di FKTP pada kabupaten/kota.

Penilaian berfokus pada 9 (sembilan) aspek:

  1. Standar Pelayanan
  2. Maklumat Pelayanan
  3. Sarana dan Prasarana Fasilitas
  4. Pelayanan Khusus
  5. Pengelola Pengaduan
  6. Penilaian Kinerja
  7. Visi, Misi dan Motto Pelayanan
  8. Atribut
  9. Pelayanan Terpadu
  10. Rekognisi
Penilaian Kepatuhan merupakan rata-rata dari seluruh jumlah nilai per produk layanan yang ada di setiap kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah. 

ZONA MERAH : Nilai Kepatuhan Rendah (0 – 50,99)

ZONA KUNING : Nilai Kepatuhan Sedang (51,00 – 80,99)

ZONA HIJAU : Nilai Kepatuhan Tinggi (81,00 – 100)

Tahun 2016 yang lalu, Kota Padang Panjang berhasil meraih Nilai Kepatuhan Zona Hijau. Namun untuk tahun 2021 turun ke Zona Kuning dengan 4 (empat) OPD yang dinilai yaitu DPMPTSP, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Dinas Dukcapil terdapat 10 (sepuluh) produk yang dinilai. Nilai tertinggi 92,26 dan terendah 72,18. Ombudsman memberikan beberapa saran tindaklanjut yaitu:
  1. Memanfaatkan hasil penilaian kepatuhan Tahun 2021 sebagai bahan evaluasi dalam pemenuhan standar pelayanan sesuai amanat UU.25 Tahun 2009
  2. Memantau konsistensi pelaksanaan amanat tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan Predikat Kepatuhan demi perbaikan pelayanan publik.
  3. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan secara digital dengan tampilan tanpa mendownload terlebih dahulu, berkolaborasi dengan Dinas Kominfo.

Anda mengalami kesulitan ? Silahkan hubungi kami