PENCANTUMAN NIK DAN ATAU NPWP DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik bertujuan untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Guna mendukung pelaksanaannya, Pemerintah menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik. Nomor tersebut berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik.

Sebagai Langkah kongkrit Padang Panjang mendukun kebijakan Pemerintah tersebut, melalui Dinas Dukcapil diterbitkanlah Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik. Kedepannya, dalam setiap Pelayanan Publik di Padang Panjang seperti pelayanan Kesehatan di RS/Puskesmas, BPJS, pendidikan, perdagangan, retribusi, pajak dan sebagainya mencantumkan NIK dan/atau NPWP.

NIK dan/atau NPWP sebagai salah satu kode referensi untuk kebijakan satu data Indonesia. Penyelenggara Pelayanan Publik mensyaratkan penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan sebagai penanda identitas untuk setiap pemberian pelayanan atas permohonan pelayanan publik yang disampaikan dan sebagai penanda identitas untuk setiap data penerima Pelayanan Publik yang statusnya masih aktif.

NIK dicantumkan bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP. Bagi yang telah memiliki NPWP, dicantumkan NIK dan NPWP. Sementara bagi Badan dan orang asing yang tidak memiliki NIK, dicantumkan NPWP saja.

Ketentuan penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP pada Perpres 83 Tahun 2021 dikecualikan untuk pemberian Pelayanan Publik kepada orang asing yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan untuk memiliki NIK dan/atau NPWP.

Oleh : Rimanita Erizon, SE, ME

Anda mengalami kesulitan ? Silahkan hubungi kami